SIKAP POLITIK GMNI SUMEDANG ANTI KORUPSI

Korupsi adalah proses traksasional yang menghilangkan hak-hak dasar rakyat. Banyak hal

kegiatan korupsi berupa penyelewengan kekuasaan yang dilakukan aparatur negara terutama

pemegang kekuasaan politik saat ini. Agenda kapitalisme bekerja melalui korupsi berupa
liberalisasi Sumberdaya Alam, Operasional Anggaran daerah dan nasional, dsb.

Hak dasar rakyat merujuk kepada UUD 1945 dan semangat cita-cita proklamasi. Negara
dibangun untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi saat ini menyimpang dalam tataran
pelaksanaannya. Rakyat tak lagi mendapatkan hak dasar, yang dimana telah dikorup oleh
pemegang kekuasaan yang berkuasa untuk kepentingan individu maupun kelompok.

Continue reading

Nasionalisasi Di Era Bung karno

red-Soekarno-1

Dalam sejarah Republik ini, nasionalisasi perusahaan asing pernah menjadi kebijakan resmi pemerintah, yang didukung oleh kekuatan politik progresif. Itu terjadi pada masa pemerintahan Bung Karno di akhir tahun 1957. Kebijakan  nasionalisasi ini muncul sebagai akibat dari ‘buntunya’ perjuangan mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda ke pangkuan Republik Indonesia  (RI) melalui jalur diplomasi, pasca perjanjian konferensi meja bundar (KMB) 1949. Pemerintahan Bung Karno  memutuskan untuk  menghadapi   Belanda dengan cara frontal, yakni  membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Continue reading

Kuliah Hukum-Hukum Revolusi

 PENGANTAR

Revolusi adalah perubahan yang cepat atas susunan masyarakat, ia terdiri dari ribuan katalisator yang mengubah keadaan. Dalam revolusi perubahan keadaan bergerak sangat cepat bisa dalam hitungan jam. Dalam sejarah Indonesia modern Revolusi atas susunan masyarakat hanya terjadi dua kali dan ini menelan korban yang luar biasa. Pertama : Revolusi Egaliter 1945 dan Kedua, Revolusi Elitis 1965.

Pada hakikatnya revolusi adalah mengubah pola pikir, mobilitas status sosial, mengubah susunan logika yang terbangun mapan, mengubah kebudayaan, mengubah arus informasi dan yang paling penting revolusi adalah mengubah : PETA MODAL. Continue reading

Kehebatan Ecuador Dengan Memainkan Politik-Ekonomi Terhadap Perusahaan BBM Chevron

Chevron Corp., the second-largest U.S. oil company, faces at least $8.2 billion in damages after losing an Ecuadorean lawsuit that alleged the company is responsible for chemical-laden wastewater dumped in the Amazon River basin more than 20 years ago.

The decision arises from an 18-year-old lawsuit by Ecuadoreans that sparked accusations of corruption and deception by the company and lawyers for the plaintiffs. Chevron won a Feb. 8 court order in New York barring the Ecuadoreans from attempting to enforce the judgment in the U.S. or elsewhere. Chevron has no assets in Ecuador. Continue reading

Perskektif Pekerja Seks Komersial Tentang Soekarno

  • Seorang kepala pemerintahan kadang-kadang tidak tahu laporan mana yang harus dipercaya. Yang pertama muncul di halaman majalah Look. Majalah itu menyatakan, rakyat Indonesia semua menentangku, dimana yang mewawancarai seorang tukang becak yang sudah muak dengan Soekarno. Setelah itu, Soekarno berjalan-jalan sekitar lingkungan Istana pada pukul 5 sore yang menjadi olahraga satu-satunya Soekarno. Dan menemui seorang pejabat kepolisian dengan sikap yang sangat gelisah, lalu Soekarno menanyakan kepadanya, apa yang sedang dipikirkannya. Continue reading

GMNI Prihatin Menipisnya Nasionalisme Pemuda Indonesia

Jakarta (Mitra News) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai bagian dari organisasi mahasiswa memiliki keprihatinan yang teramat mendalam terhadap menipisnya nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia.

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting menilai budaya tawuran, hedonisme, individualisme, konsumerisme menjadi menu keseharian dari pemuda kita. Untuk itu pembangunan karakter bangsa merupakan jalan utama yang harus ditempuh organisasi-organisasi pemuda dengan mengedepankan kemandirian pemuda Indonesia. Continue reading

Politik Kemandirian Harus Ditempuh Demi Kedaulatan Pangan

Politik Kemandirian Harus Ditempuh Demi Kedaulatan Pangan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persoalan pangan menjadi persoalan serius yang harus dijawab oleh suatu bangsa. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, ataupun digantikan dengan kebutuhan lain.

Rakyat yang lapar tentu menjadi masalah serius terutama terhadap penguasa di suatu negara, kelaparan akan menyebabkan runtuhnya kredibilitas pemerintah dimata rakyatnya. Continue reading