Bahaya Politik Identitas

Bahaya Politik Identitas

Oleh DJASÉPUDIN

Kebebasan demokrasi yang cenderung kebablasan amat membahayakan. Selain korban jiwa, keutuhan bangsa dan negara pun jadi taruhan. Apalagi potensi konflik di negeri kita amat pelik. Celakanya, ihwal perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, agama, kepercayaan, ras, ideologi, atau golongan tidak dihadapi sebagai alasan utama guna membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik identitas malah dijadikan dagangan. Isu presiden dari Jawa versus luar Jawa, partai nasionalis vs religius, penghadangan calon perseorangan, atau pengharaman golput pun merupakan isu politik yang terus diulik para elite. Dibukanya sayap keagamaan dan kebangsaan di beberapa partai, belum cukup kuat untuk meredam anak bangsa berbenam dalam perpecahan.

Politik identitas memang ancaman menakutkan saban pemilu dilaksanakan. Padahal Pemilu 2009 merupakan ujian sukses-tidaknya demokrasi sebagai salah satu cara guna mengelola negara. Oleh karena itu, Pemilu 2009 mesti berjalan dengan baik dan benar untuk kepentingan semua pihak.

Sayangnya, cita-cita mewujudkan bangsa dan negara yang lebih baik habis terkikis oleh kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan, pasca-Keputusan MK tentang suara terbanyak untuk caleg terpilih, makin menandaskan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Persaingan bukan melulu antarcaleg berbeda partai, antarcaleg di partai yang sama pun potensi perpecahannya makin menganga.

Maka, impian merengkuh kursi legislatif dilakukan dengan pelbagai cara. Akhirnya, strategi politik yang penuh intrik dan cenderung licik dipraktikkan. Biarkan yang lain meradang, yang penting diriku menang. Begitulah mantranya.

Yang namanya kontes, tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Karena proses awalnya salah kaprah, hasilnya pun sulit diharapkan. Yang menang membusungkan dada, yang kalah berujung memendam dendam berkepanjangan. Terjadilah tarik-menarik kepentingan dan pergolakan atau kerusuhan sosial tak terelakkan.

Di sinilah Panwaslu-Bawaslu, KPU, MK, serta para penegak konstitusi dan hukum lainnya, dituntut keberanian dan ketegasannya dalam melaksanakan beragam aturan. Para penyelenggara demokrasi tersebut harus jadi wasit yang adil dalam menghadapi para caleg dan partai yang keluar dari rel.

Unsur lain yang bisa memberantas politik identitas adalah para pemuka agama dan masyarakat. Sebab, masyarakat Indonesia lebih patuh pada kiai sepuh ketimbang tunduk kepada aparat pemerintah.

Suku-suku bangsa di nusantara lainnya pun nyaris serupa. Raja, kepala suku, datuk, sesepuh atau tetua, ucap dan tindakannya selalu jadi rujukan. Bahkan rakyat cenderung taklid. Sebab, dalam keyakinan masyarakat tradisional sabda pemimpin merupakan kepanjangan tangan dari titah Tuhan.

Ironisnya, para pemuka masyarakat pun tak lepas dari belenggu intrik para elite. Mereka memanfaatkan tokoh berpengaruh untuk memuluskan ambisi pribadinya.

Setegas dan semahir apa pun para penegak hukum dan konstitusi dalam melaksanakan perannya, secerdik dan selicik apa pun para elite dalam mengelabui para pemuka masyarakat dan agama, tak akan berpengaruh jika masyarakat kita cermat dan cerdas dalam memilih.

Pertanyaannya, sudah secerdas apa rakyat Indonesia dalam menghadapi hajat politik 2009? Masalah kecerdasan, jangankan masyarakat awam, para pelaku politik (caleg) sekalipun, masih terlihat kekanak-kanakan. Terbuki, mereka masih melakukan politik uang, politik diskriminasi, kampanye hitam, mencari kambing hitam, juga menjadikan isu kedaerahan dan kebangsaan sebagai bagian dari memenangi perlombaan.

Jelas, politik identitas ada di antara kita. Lantas, akankah kita larung dalam pusaran yang membahayakan itu?***

Penulis, alumnus Prodi Sastra Sunda Unpad, bergiat di Institut Nalar Jatinangor.

Via blog: http://isnuansa.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Politik

One response to “Bahaya Politik Identitas

  1. Sepakat dengan yg penulis paparkan di atas. Menurut saya, hal ini terjadi karena elit politik yang ada hanya menerapkan demokrasi “setengah hati”. Hal ini dapat kita lihat bersama dari tidak diterapkannya seluruh pilar-pilar yg terdapat pada demokrasi itu sendiri. Politik identitas adalah cara yang lumrah dan malah dianggap efektif dalam suatu pemenangan penyelenggaraan pemilihan (baik Pemilu, maupun Pemilukada). Hal ini akan terus terjadi apabila masyarakat kita belum sepenuhnya menjadi “rational choice” didalam menggunakan hak-hak politiknya. Sebagai alternatif solusinya menurut saya adalah dengan meningkatan peran media massa. Mengapa demikian? Fakta hari ini berbicara bahwa media massa yg ada di negara kita sudah dimiliki oleh beberapa aktor-aktor politik yang ada, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap pemberitaan yg disuguhkan. Dengan peningkatan peran tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih dapat mengetahui siapa yang sesungguhnya layak untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa media massa? Jawabannya adalah karena media massa bertanggung jawab dalam pembentukan preferensi politik masyarakat dan pembentukan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya, jika kita tinjau dari salah satu fungsinya (to educate people).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s