Kemerdekaan : Sebuah Cermin Retak

Oleh : Junius Fernando S Saragih

            Ada pepatah mengatakan, lebih mudah meraih dari pada mempertahankannya. Mungkin itulah yang lazim digunakan untuk menggambarkan kondisi bangsa kita saat ini. Meskipun kemerdekaan fisik telah diberikan oleh pejuang dengan darah dan nyawa sebagai bayarannya. Dan ini juga diakui oleh semua rakyat Indonesia sehingga setiap kali melakukan upacara bendera, kita tidak lupa melakukan prosesi hening cipta sebagai simbol mengenang jasa-jasa mereka. Namun kita masih ingat Soekarno setelah kemerdekaan kerap kali meneriakkan slogan ‘Revolusi belum berakhir’. Dan rakyat yang masih tinggal dalam belenggu kebodohan dan kemiskinan serentak ikut bersorak-sorai, meski tidak sepenuhnya paham akan maksud slogan tersebut. Dan kini pada usia 66 tahun proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, telahkah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang membelenggu dalam benak kita?

Bila dalam 65 tahun lalu kita masih kerap bertanya. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mungkin kini rakyat kecil kita bertanya. Aku tidak peduli bagaimana memaknai kemerdekaan, namun satu hal yang penting, kapan aku dibagi tanah Tuhanyang ada di negeri ini? Kenapa aku masih saja makan dari tempat sampah mereka yang penuh makanan bersisa, sementara mereka menggunakan namaku untuk digaji jadi wakilku? Apakah aku lebih pantas digantung karena mengambil susu di tempat yang aku rasa berlimpah susu, sementara mereka merampok dengan leluasa dan berdamai dengan para algojo?

Tentu pertanyaan demi pertanyaan muncul tidak tanpa alasan. Kondisi bangsa dan negeri ini yang carut marut dari multidimensinya adalah sesuatu yang nampak mengilhaminya. Demokrasi yang dijadikan euforia dan diamini beberapa bangsa di dunia sebagai kemajuan hanya dilihat dari prosedur. Nilai-nilai substantif seperti aspirasi rakyat sengaja dijadikan gelap gulita. Keadilan dibelokkan menjadi disparitas yang membukit. Hak asasi manusia dijadikan alat untuk melindungi para komprador bangsa. Welfare state oriented dihiraukan dan diganti menjadi welfare bagi penguasa dan pengusaha. Negara memajang Pancasila dan tidak pernah membukanya dan mengeluarkan nilai luhur dari dalamnya. Dan akhirnya stereotip negara gagal menjadi akrab diperdengarkan di telinga kita.

Apakah penyebabnya? Seorang ahli sejarah Inggris, Lord Action pernah mengeluarkan dalilnya yang berbunyi, Power tends corrupt, but absolut power corrupt absolutely. Inilah yang kelak dijadikan dasar pemikiran untuk menciptakan negara berdasarkan hukum, regulasi, atau konstitusi. Merujuk pada dalil Lord action, penyelewengan kekuasaan timbul oleh ketidakberesan regulasi yang mengiringinya. Dari amandemen UUD 1945 yang meninggalkan substansi cita-cita kemerdekaan, UU PMA yang melegalkan penjualan aset bangsa, UUPA yang tidak lagi dikedepankan, UU Otonomi yang tidak sepenuhnya memberikan pengawasan yang jelas, dan berbagai macam aturan karet tentunya bisa kita asumsikan sebagai penyebab kebobrokan bangsa ini.

Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, Tuhan dan ketidaksempurnaan itulah yang benar-benar sempurna adanya. Dan banyak tokoh yang menyatakan bahwa kita jangan sepenuhnya melihat hasil (result oriented), cobalah memperhatikan prosesnya. Sepertinya memang penting untuk kita menelaah pernyataan tersebut. Apa yang tampak saat ini jangan kita jadikan sebagai bahan perbincangan yang menarik saja dan kita justru nyaman berargumen pedas untuk mendapatkan popularitas. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan para politisi dan pemerintah kita yang kerap bermain sirkus seperti para badut dan pesulap.

Berbicara tentang proses, kita harus bersepakat bahwa yang kita nilai saat ini adalah pasca reformasi yang kita ekspektasikan sebagai perubahan yang berarti. Lantas apa yang salah dengan reformasi kita sehingga masa kini tidak sesuai dengan janji manis reformasi. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa reformasi Indonesia tahun 1998 hanya membersihkan Soeharto bukan rezim Soeharto. Kemudian, marak anggapan bahwa reformasi kita telah disusupi kepentingan asing yang sangat jelas ditunjukkan oleh regulasi kita yang tampaknya pro asing dan liberalisasi ekonomi. Dari zaman Gusdur hingga Pak SBY regulasi itu tetap saja langgeng tanpa perubahan.

Meminjam argumentasi beberapa tokoh bahwa kegagalan yang kita capai saat ini adalah akibat sistem demokrasi liberal yang kita terapkan dan bangga-banggakan sebagai sebuah prestasi besar. Sistem pemilu yang meminjam pemilu barat one men one vote tidak selayaknya kita terapkan di tengah kondisi rakyat kita yang pendidikan dan kesejahteraannya belum benar-benar matang.

Kita telah dikenal dengan ciri khas musyawarah mufakat dan dengan sadar kita mengamini keberadaan sila ke-4 Pancasila, namun kenapa dalam implementasi kita justru mengalah? Sebagai solusi untuk terciptanya penyaluran aspirasi yang lebih akurat kita harus kembali pada tradisi bangsa dan sila ke-4 Pancasila dengan mengembalikan hak MPR yang merupakan perwakilan golongan-golongan masyarakat dan daerah.

Seorang tokoh lain yaitu Bambang Yudho pernah menyatakan bahwa kita gagal karena supir (Presiden) kita menentukan trayeknya sesuka hati, dan kita sebagai penumpang hanya bisa duduk diam meskipun kita di bawa ke jurang yang dalam.

Merujuk pada pernyataan tersebut, kita tentu masih mengingat GBHN yang menjadi dasar kerja Presiden kita. MPR sebagai perwakilan rakyat menentukan garis besar apa yang akan dikerjakan seorang presiden. Sehingga semua kinerja Presiden berdasarkan aspirasi rakyat dan apabila seorang Presiden tidak mampu menjalankan amanat rakyat maka seketika Presiden itupun bisa dicopot dari jabatannya. Disamping sistem ini yang lebih kebal akan suap dan masuknya kepentingan korporasi asing dan dalam negeri, mekanisme inipun jelas sangat minim biaya, tidak seperti voting yang jamak diakui akan kemahalannya.

Kemerdekaan kita bagaikan cermin yang retak. Dan kita masih punya pengharapan dan berbagai alternatif. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen 66 Tahun Proklamasi Kemerdekaan apakah tetap diam menggunakan cermin retak ataukah melepas keretakannya dan memasukkan cermin baru yang licin.

Junius Fernando S Saragih

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad

One response to “Kemerdekaan : Sebuah Cermin Retak

  1. Idenya banyak, tapi penulis tidak menuliskan dengan rapih, sehingga sulit bagi pembaca untuk mengerti batasan definisi ‘kemerdekaan’ yang dimaksud. Sulit pula bagi kami untuk mengerti batasan definisi ‘cermin retak’, karena penulis pun tidak menjelaskannya secara spesifik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s