“Menggadaikan Negeri secara Konstitusional”

Oleh : Junius Fernando S Saragih

Zamannya Pak Harto dikenal dengan pembangunanismenya. Dalam tataran praktisnya, investor asing dimanjakan dengan UU PMA No.68 tahun 1968 yang melegitimasi kepemilikan asing hingga 45 %. Kemudian ditambah lagi muncul PP No. 20 tahun 1994 tentang PMA yang menambah bonus bagi investor asing untuk memiliki bidang vital sumber ekonomi negeri ini hingga mencapai 95% saham kepemilikannya.

Seakan buta sejarah, era pemerintahan SBY sendiri mulai meyakini bahwa industrialisasi akan mampu memberi poin positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keyakinan ini semakin diperteguh oleh World Bank (WB) yang memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,4 persen atau bahkan sampai 7 persen di tahun 2011 bila saja Indonesia melakukan reformasi infrastruktur secara masif. Sebagai tindak lanjut, serentak tiap daerah diberikan instruksi untuk mereformasi akses dan infrastruktur perindustrian.

Setali tiga uang, jamak dari kepala daerah mengaggap ini sebagai sebuah manuver juara yang seketika akan menjadi mantra sakti memperbaiki perekonomian daerah. Di tiap-tiap daerah sampai pada perkampungan tanpa pandang bulu ditebarkan usaha para penanam modal. Sayangnya kerja sama ini tidak lagi mempertimbangkan hidup-matinya perekonomian kerakyatan. Lahan pertanian dibabat habis, para pedagang kaki lima digusur dengan berbagai cara-cara tak bermoral, dan pasar tradisional pun layu oleh terpaan persaiangan yang tidak berimbang.

Lantas kenapa kebijakan yang dinilai mampu mensejahterakan rakyat, justru berbanding terbalik? Manisnya teori Trickle down effect seakan tidak manjur bagi Indonesia, bukankah negeri maju telah memberi bukti konkrit dengan sebuah kemajuan? Akhirnya kita perlu berkaca kembali. Berbagai regulasi bahkan sampai tingkat konstitusi masih berat sebelah dan memihak imperialist.

Bila ditelusuri kembali, kita akan menemukan jawaban pada hadirnya UU No.25 tentang Penanaman Modal yang disahkan pada Maret 2007. Regulasi ini telah mengindikasikan bahwa pemerintah kita sudah siap dicap sebagai antek orde baru atau kelompok yang pro liberalisasi ekonomi, dan mirisnya jelas-jelas mendukung privatisasi ekonomi.

Keberadaan pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen sangat jelas tidak membenarkan kepemilikan asing mencapai 100% dalam bidang-bidang vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan amandemen UUD telah menjebak kita dengan menambahkan ayat kontroversial yaitu ayat ke-4 pada pasal 33 yang murni sebagai turunan sila ke 5 Pancasila.

Dalam era tanpa batas dan economic orientation, kita tidak bisa sepenuhnya menentang keberadaan industrialisasi, karena memang banyak negeri yang telah terbukti sukses menjalankannya. Tetapi, ketika regulasi belum mendukung kepentingan negeri sendiri, kita selayaknya tidak membiarkan langgengnya kebijakan tersebut. Nilai tawar bangsa kita sudah sangat jelas direduksi sedemikian rupa, bukannnya untung, negeri ini hanya akan dijadikan sapi perahan oleh bagsa asing.

Cacat Regulasi Otonomi

Dalam konteks desentralisasi, tidak dapat dipungkiri perihal investment asing telah membuka celah abuse of power dan terbukti dengan bertambahnya daftar kepala daerah yang mendekam di balik jeruji.

Otonomi daerah yang menjadi alternatif memperdekat pelayanan masyarakat dan sebagai percepatan dan perbaikan distribusi kesejahteraan ternyata tidak selamanya memberikan keuntungan yang berdampak. Hal ini bukan berarti substansi dari otonomi daerah menjadi hal yang salah atau tabuh untuk negara kita yang notabene adalah Negara Kesatuan. Yang patut disayangkan bila saja desentralisasi yang kita terapkan saat ini masih hanya menjadi sebuah kebijakan reaksioner terhadap praktek sentralistik orde baru. Tanpa persiapan matang kita lantas menerapkan sistem tanpa regulasi yang ajeg.

Kita perlu menanggapi regulasi otonomi daerah dengan kaca mata yang tepat. Benarkah ini memberikan keuntungan masif bagi rakyat, ataukah masih saja memberi celah bagi raja-raja kecil untuk memuaskan nafsu korupsinya.

Kekuasaan yang tanpa peratuaran yang jelas akan cenderung diselewengkan. Demikian pula cacat regulasi otonomi daerah. Titik utama yang menjadi kekosongan dalam regulasi otonomi tersebut adalah pengawasan yang belum mengakar.

Bila di pusat, DPR nya punya fungsi pengawasan karena posisinya sejajar dengan Presiden, lantas DPRD yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah masihkah mampu menjadi pengawas yang baik? Peraturan dan perundangan kita khusunya UU No.32 penting untuk ditinjau kembali bila kita tidak mau memberikan bangsa ini digadaikan dengan damai oleh pemuka-pemuka negeri ini.

Kekuasaan seorang kepala daerah yang diperlebar dengan keberadaan UU No.32 yang tanpa pengawasan yang lebih jelas sudah barang tentu mempermudah investor asing untuk melakukan loby yang menyimpang dari proses pengayaan negeri dan rakyat. Lagi-lagi ini hanya akan menguntungkan kelompok elit dan investor asing saja. Tidak hanya itu, demi keuntungan pribadi pun oknum kepala daerah akan dengan leluasa memberi mandat kepada asing untuk menguasai lahan-lahan penghidupan rakyat.

Massa Aksi

Sangat penting untuk kita berpikir lebih cerdas lagi menanggapi sebuah kebijakan. Saya berani berasumsi bahwa keberadaan UU Penanaman Modal Asing dan UU Otonomi Daerah yang tidak jelas penataannya menjadi sebuah masalah yang harus cepat diselesaikan.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita tidak membiarkan tumbuh kembangnya UU yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan UUD RI.

Sekali lagi diingatkan bahwa pemerintahan dewasa ini berbanding terbalik dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Jiwa orde baru masih saja langgeng dengan kerakusannya. Satu-satunya solusi di tengah permasalahan multidimensi bangsa ini adalah aksi massa. Sekali lagi hanya aksi massa. Kita tidak boleh anti dengan aksi massa, tetapi perlu kita ingat agar jangan pernah mengulangi kesalahan aksi reformasi yang tidak memberantas habis antek-antek asing di negeri ini.

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad Angkatan 2009

*diposting di: http://gelasisi.wordpress.com/2011/08/05/%E2%80%9Cmenggadaikan-negeri-secara-konstitusional%E2%80%9D/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s