Manajemen Konflik Sosial Masa Soekarno

Bung Karno menciptakan negara dengan mengisolasi manajemen konflik hanya kepada kelas elite : misalnya pertarungan Angkatan Darat dengan PKI , sementara massa-nya disatukan dalam sayap-sayap politik sehingga potensi konflik sosial dibangun ke arah kanal-kanal konflik politik, letupan konflik politik oleh Bung Karno disalurkan ke dalam konflik geopolitik yang kemudian kita kenal sebagai : ‘Perebuatan Irian Barat dan Ganjang Malaysia. -Pengarahan manajemen konflik hanya pada kelas atas ini membuat dijaman Sukarno tak ada bakar-bakaran rumah ibadah, dan tak ada konflik di akar rumput soal agama. Bung Karno cerdas konflik dibangun pada mereka yang berpendidikan sehingga dari lapangan ideologi sampai sastra-pun dipenuhi ruang konflik, ketika konflik itu meledak, Sukarno menyelesaikannya biasanya dengan manifesto atau dengan kompilasi persoalan yang ujungnya adalah perdamaian dan dilebur dalam front nasional.

Di masa Sukarno, manajemen konflik sosial berhasil direkatkan dalam sebuah ‘mimpi bersama’ menjadikan Indonesia sebagai bangsa terkuat di Asia. Ini berbeda dengan masa Suharto, konflik sengaja dimainkan. Ruang-ruang sentimen kesukuan dan beda agama diperkuat, hanya Suharto membatasi zona perbedaan itu dengan menempatkan militer organik sebagai penyeimbang wilayah, inilah kemudian dikenal dalam pemerintahan di tingkat daerah ada unsur Muspida, dimana kepala Muspida adalah Komandan Militer.

Manajemen Konflik di masa Suharto adalah mengamankan wilayah-wilayah produksi, seluruh kekuatan besar intelektualitas digilas, kelas menengah dilebur sumber pendapatannya bergantung pada biaya negara untuk pegawai negeri, sehingga para pengusaha kelas menengah dikanalkan hanya pada proyek-proyek anggaran negara, sementara kelas konglomerasi diberikan akses ke sumber-sumber modal, peran konglomerasi swasta menggantikan peran konglomerasi negara seperti Pertamina.

Setelah Demokrasi Liberal dijadikan acuan politik, langkah pertama adalah melucuti militer, rupanya para intelektual pemikir gagasan demokrasi liberal itu lupa bahwa wilayah-wilayah kantong politik sebenarnya merupakan potensi konflik, masa-masa kejatuhan Suharto peristiwa konflik sosial menjadi sinyalemen penting bagaimana kecerobohan para reformis melihat keadaan dengan melepaskan militer tanpa menyelenggarakan substitusi militer dalam manajemen konflik sosial. Akhirnya terjadilah secara berurutan peristiwa sanggau ledo, peristiwa poso, ketapang, ambon dan banyak kerusuhan lainnya.

Peta-peta konflik tidak terbaca sepenuhnya oleh kaum intelektual di masa peralihan. Karena apa? karena oleh Suharto mereka dijebak bahwa perhatian utama adalah kekuatan di lingkaran dalam Cendana, konfigurasi militer bukan lagi manajemen konflik di daerah, sampai sekarang bila saya berdiskusi dengan banyak politisi kelas satu negeri ini, mereka masih gagap bila bicara anatomi kultural di Indonesia. -seharusnya mulai sekarang anatomi kultural kita harus bisa dijadikan acuan dalam persoalan konflik sosial yang memang ujung-ujungnya adalah persoalan lama : ‘Perebutan Sumber Daya Alam”.

(-Anton DH Nugrahanto- )

sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150877195462444&set=a.53765742443.67897.601337443&type=3&permPage=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s