“Realitas dan Logika Masyarakat”

 
Dengan alasan naiknya harga minyak mentah dunia, pemerintah hingga hari ini tetap pada pendiriannya untuk segera menaikkan harga BBM dalam negeri. Penundaan yang terlanjur dilakukan seharusnya tidak terjadi mengingat akan ada pos anggaran yang harus direalokasi untuk menutupi kekurangan pada pos subsidi BBM. Pasalnya, pembengkakan subsidi BBM akan terjadi sekitar Rp4 triliun-Rp5 triliun per bulannya (Kompas 3/4).Di samping itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo beranggapan tingginya disparitas BBM bersubsidi dan nonsubsidi secara tidak langsung bisa mempengaruhi pengguna BBM nonsubsidi untuk beralih ke BBM bersubsidi. Artinya akan ada kelebihan kuota untuk konsumsi BBM bersubsidi dari yang disepakati sebesar 40 juta kiloliter (Tempo.co 3/4).                 Logika ekonomi pemerintah terkait pengelolaan penggunaan BBM bersubsidi sepintas lalu dapat diterima akal sehat. Di samping ingin mengatasi ketidaktepatan subsidi BBM pada sasaran,  pemerintah juga berusaha mengatasi tingginya  beban anggaran di tengah kenaikan minyak mentah dunia. Kendati demikian, beberapa kalangan tetap tidak bisa menerima alasan demi alasan yang dilemparkan pada media. Menaikkan harga BBM dianggap bersifat reaktif dan sesat pikir. Sepintas, pemerintah tampak tidak memikirkan dampak kenaikan harga BBM pada sektor  lain khususnya yang berhubungan dengan masyarakat kelas bawah.
Setiap kali ada kenaikan harga BBM, inflasi tidak dapat dihindarkan. Bahkan, paska ditundanya kenaikan,  harga sembako sempat naik akibat simpang-siurnya rencana kenaikan harga BBM. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kebijakan kenaikan harga BBM jadi diterapkan? Tentu saja kita sudah bisa memprediksikan melonjaknya harga-harga barang di pasaran. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat kelas bawah.
Penolakan akan kebijakan ini sudah barang tentu didorong oleh alasan-alasan rasional masyarakat .Hal ini bisa ditenggarai oleh beberapa faktor penting. Misalnya saja,  catatan dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Meski didukung oleh program kenaikan gaji PNS (masa orde baru) atau dengan mengadakan program BLT pada kenyataannya tidak dapat mengatasi bertambahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pengajar ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi mencontohkan, saat kenaikan harga BBM tahun 2005, pemerintah memprediksi kemiskinan berkurang dari 17,9 persen menjadi 17,3 persen. Namun kenyataanya, warga miskin justru naik dari 19 juta orang menjadi 39 juta warga Indonesia (Okezone 1/3).
Di samping itu bila merujuk pada krisis 1997 di masa orde baru, pemerintahan Soeharto juga memilih untuk menaikkan harga BBM sebagai solusi mengatasi krisis yang dialami. Pada buku otobiografi Soeharto yang berjudul “Soeharto, Ucapan, dan Tindakan Saya”, dijelaskan tentang anggapan beliau bahwa menaikkan harga BBM adalah salah satu solusi krisis. Soeharto berani menaikkan harga BBM dari Rp4 menjadi Rp16 dengan kenaikan empat kali lipat dari sebelumnya. Pasalnya Soeharto mempertimbangkan harga 1 liter teh botol yang pada saat itu Rp25 namun masih sanggup dibeli masyarakat. Soeharto merasa tidak ada salahnya menaikkan harga BBM yang masih jelas-jelas di bawah harga 1 liter teh botol. Di samping itu, pemerintah Soeharto juga menaikkan gaji PNS sebesar 15% untuk menghindari melebarnya kemiskinan. Namun, efek domino kepada kenaikan harga barang-barang pokok tidak bisa terelakkan. Suasana ekonomi yang semakin tidak kondusif inilah yang kemuidan memperbesar gerakan-gerakan yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Wajar saja ketika melihat historis ini masyarakat akan dihantui bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran.
Mencuatnya isu kenaikan harga BBM sudah sepatutnya didukung pencerdasan masyarakat akan logika yang sedang dipakai oleh pemerintah. Kembali lagi, kita harus menyadari bahwa pemerintah telah memilih cara yang tepat mengawali agenda formulasi kebijakan dengan melemparkannya terlebih dahulu ke panggung rakyat. Yang patut disesali adalah ketidaktepatan komunikasi yang digunakan pemerintah sehingga masih tidak bisa meyakinkan masyarakat. Yang terjadi hari ini adalah pemerintah kalah oleh media sebagai soko guru penggiring opini publik. Muncul lagi pertanyaan apakah memang media yang tidak fair menyampaikan konten informasi ataukan pemerintahlah yang tidak mampu berargumen menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di masyarakat.
Hakikat sebuah pemerintahan tentunya kembali pada bagaimana masyarakat mengakui kedaulatan pemerintah sebagai decision making demi kepentingan bersama. Lantas, ketika masyarakat menjadi resisten dan tidak percaya dengan pilihan kebijakan pemerintah tentu muncul tanda tanya besar. Kepemimpinan SBY selama hampir dua periode tentu saja telah dapat dijadikan  bahan penilaian masyarakat. Menimbang beberapa kasus korupsi yang menempuh jalan buntu, kesibukan pada  reshufel sebagai ajang konsolidasi koalisi, dan mencuatnya kasus-kasus besar yang menimpa partai pemenang pemilu tentunya mempengaruhi krisis kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan yang sedang berlangsung. Pepatah lama “karena nila setitik rusak susu sebelanga” tampaknya ikut menjadikan karisma dan wibawa Presiden di masyarakat terjun bebas.

Sudah saatnya kita tidak lagi lengah dan terjebak pada isu kenaikan harga BBM saja. Isu besar terkait kedaulatan energi harus kita rebut kembali. Mengingat kenaikan harga BBM hanyalah sebuah fenomena gunung es yang bermuara pada penguasaan asing akan sumber-sumber energi dalam negeri. Pemerintah dituntut berani mengemban amanat UUD 1945 pasal 33 dan Pancasila sebagai philosophische grondslagh dari negeri kita.

Junius Fernando S Saragih
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad
Wakabid Kaderisasi GmnI Cabang Kab. Sumedang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s