Wakil Mentri Naikkan Kinerja Kabinet?

“WakilMenteri bertugas untuk meningkatkan kinerja menteri serta merupakan hak yang melekat di presiden..”, demikian penggalan pernyataan Amir Syamsudin di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK, Mahfud MD.

Perlu digaris bawahi pernyataan Amir Syamsudin sedang memaparkan pentingnya wakil menteri dalam meningkatkan kinerja kabinet. Bagi Amir Syamsudin wakil menteri telah banyak membantu kenerja kabinet. Dengan beban kerja yang besar, seorang menteri tidak akan bisa menyelesaikannya seorang diri. Sehebat itukah peranan wakil menteri? Sekarang kita patut menimbang kembali apakah keberadaan wakil menteri akan serta merta mampu meningkatkan kinerja yang diidam-idamkan semua kalangan.

Baik atau buruknya kinerja kabinet pada dasarnya akan ditentukan oleh beberapa hal penting, yakni kemampuan, motivasi, dan faktor reward and punishment. Bila merujuk pada faktor ini, bagi penulis jabatan wakil menteri bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kinerja kabinet. Seandainya para menteri telah memenuhi kriteria berkemampuan yang baik sesuai dengan bidang kementrian masing-masing, bermotivasi kuat, serta didukung jalannya reward and punishment dari presiden tentu saja peningkatan kinerja tidak harus didorong oleh keberadaan wakil mentri.

Dalam perspektif kinerja kabinet tidak dapat dimungkiri bahwa kita juga harus menyeimbangkan antara efektifitas dan efisiensi. Perlu diingat kembali bahwa efisiensi menjadi salah satu alasan dari penolakan jabatan wakil menteri. Pasalnya dengan munculnya jabatan wakil menteri pengeluaran pemerintah untuk fasilitasi dan gaji para wakil menteri menjadi bertambah. Sementara dana yang dikeluarkan untuk para wakil menteri seharusnya bisa dialokasikan untuk memaksimalkan pelayanan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Bagi penulis perdebatan mengenai penting atau tidaknya jabatan wakil menteri dalam kabinet tidak perlu terjadi tatkala pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada faktor politis belaka. Toh, menteri bisa meminta bantuan jajaran birokrat maupun tenaga ahli dalam kementrian yang ditanganinya.

Senada dengan tanggapan Deny Indrayana terkait amar putusan MK, kita juga harus berani katakan “No Wamen No Cry”. Kinerja akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan menangis, dengan atau tanpa wakil menteri.

             Junius Fernando S Saragih

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad

Aktivis GmnI Cabang Kab. Sumedang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s