HARI TANI NASIONAL: REFORMA AGRARIA SYARAT MUTLAK KEDAULATAN BANGSA

Trianda Surbakti

(Wakabid Agitasi dan Propaganda)

“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia” (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960)

Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti irigasi, Bank Perkreditan Rakyat, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, pembibitan, dan sebagainya. Tuma (1965) menyimpulkan bahwa “landreform” dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan “agrarian reform” (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi terciptanya masyarakat tanpa ada penindasan manusia terhadap manusia lainnya terutama sebagai langkah menuju Sosialisme Indonesia. Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus. Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan memberikan menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, reforma agraria bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Selain itu, Reforma Agraria juga akan memberikan sejumput kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya atau Serikat Tani.

Reforma Agraria adalah Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan, “satu-satunya cara yang efektif untuk menggeser ketidakseimbangan di dalam struktur kekuasaan yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pengembangan institusi-institusi sosial dan politik yang lebih partisipatoris, baik di tingkat lokal dan nasional, sekaligus memperkuat demokrasi.” (Prosterman, Temple dan Hanstad). Tetapi tidak boleh diabaikan, dalam landreform selain ada proses redistribusi tanah bagi petani-petani miskin, tak bertanah atau yang hanya menguasai lahan sedikit, harus terkandung muatan aksi-aksi untuk mencegah dan mengurangi konsentrasi penguasaan tanah.

Dalam pengamatannya terhadap pelaksanaan landreform di beberapa negara Amerika Latin, Lindquist (1979) menyimpulkan bahwa suatu landreform harus: (1) Bermakna sebagai suatu transfer kekuasaan; (2) Pengembalian tanah-tanah (property) rakyat yang dirampas; (3) Pembagian tanah secara merata (hal ini dapat menimbulkan konflik dengan poin no. 2); (4) Mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik (hal ini dapat konflik dengan poin no. 2 dan 3); (5) Meningkatkan standar kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat dari reform; (6) Meningkatkan produksi pertanian; (7) Menciptakan lapangan kerja; (8) Mempercepat pembentukan modal (capital formation), investasi dan teknologi (inovasi di bidang pertanian); (9) Menciptakan dukungan politik untuk partai atau kelompok-kelompok politik yang pro reform; (10) Memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang yang ada/tersedia; dan (11) Menjungkirbalikan (mengubah) masyarakat kapitalis ke arah sosialis.

Jadi, reforma agraria selain merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi, juga bermakna sebagai “suatu program politik untuk merubah struktur kekuasaan dalam lapangan agraria (penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria)”. Di dalamnya, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang telah dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan, dan pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil dari penguasaan rakyat sebelumnya, menjadi satu program penting dalam rangka merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria tersebut.

AGENDA REFORMA AGRARIA MASA ORDE LAMA

Reforma agraria merupakan produk hukum dari UUD 1945. Dimana semangat pembaruan agraria dimulai sejak Soekarno menetapkan UU Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960. Landasan konstitusional UUPA tersebut termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dimana dalam penjelasannya yang menyatakan: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tahap pertama dalam pelaksanaaan reforma agraria ialah dilakukan dengan cara nasional-demokratis, dan tahap kedua ialah sosialis. Artinya, pada tahap pertama seluruh bumi, air dan kekayaan alam terlebih dahulu di nasionalisasi dengan cara paksa ataupun re-negoisasi yang dikuasai oleh masyarakat kolonialis (kapitalisme primitif). Tahap sosialis ialah dengan memberikan bumi, air, dan kekayaan alam untuk dikelola dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia” (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960). Ini membuktikan keseriusan Presiden Soekarno dalam mengawal jalannya reforma agraria dan mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Reforma agraria haruslah dipegang oleh pemimpin tertinggi, tidak lain ialah Presiden. Oleh sebab itu, Soekarno diangkat menjadi Panglima Besar Revolusi.

AGENDA REFORMA AGRARIA MASA BARU

Penggulingan Soekarno oleh Soeharto menjadi pertanda kelam bagi jalannya reforma agraria untuk dibumi hanguskan. Dengan rezim Soeharto yang militeristik membuat trauma sosial-politik bagi masyarakat kita. Bukan, tidak mungkin sejarah mencatat Soeharto melakukan De-soekarnoisasi dan de-ideologisasi untuk menenggelamkan citra soekarno terlebih mengubur dalam-dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila menjadi sasaran strategis dalam melaksanakan manuver-manuver politik ala Soeharto. Bagaimana tidak, pemahaman pancasila disalahartikan menjadi P4 (Penataran Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan). Bahkan, nyatanya pembodohan rakyat dengan jargon “politik no, ekonomi yes” menjadikan bangsa kita apatis serta melunturkan semangat patriotisme bangsa Indonesia. Dimana kita tahu, Pancasila digali dari alamnya bumi Indonesia, dalam hukum Pancasila bermakna sebagai dasar hukum negara.

Rezim militeristik Soeharto memberikan pressure mental serta psikis rakyat Indonesia untuk patuh terhadapnya. Dimana, hak-hak rakyat dikekang oleh tangan besi Soeharto. Hak kepemilikan tanah, teknologi dan akses produksi dikuasai oleh segelintir golongan seperti, militer, investor asing, dan kapitalis birokrat.

Suprastruktur politik seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berandil besar dalam menutup ruang reforma agraria. Seperti penyusunan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 yang kontra-produktif terhadap semangat reforma agraria. Dan aset produksi dikuasai oleh rakyat minoritas yaitu elite bisnis maupun elite penguasa yang berlomba-lomba untuk merebut SDA serta SDM bangsa Indonesia. Khususnya, korporasi asing seperti Chevron, Freeport, Exon, dll.

AGENDA REFORMA AGRARIA MASA KINI (ERA REFORMASI)

Amandemen UUD 1945, membuat reforma agraria semakin terkubur dalam. Ini nyatanya memberikan kelonggaran hukum bagi kapitalis birokrat serta kapitalis asing untuk semakin memperkaya dirinya, keluarga, serta golongan.

Proses yang tidak lain kontra-produkif ialah diterapkannya sertifikasi tanah di zaman SBY. Berdampak positif bagi asing untuk menginvestasikan kapitalisme birokrat berkolaborasi dengan kapitalisme global untuk mengeruk dan mengeksploitasi SDA serta SDM Indonesia. Lebih ironisnya, rakyat hanya dijadikan sapi perah untuk dijadikan kuli bangsa asing.

Bahkan belum sampai setahun ini Presiden SBY mengeluarkan Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (UU PTUP) untuk Kepentingan Umum, yang secara substansi justru kontraproduktif dengan semangat reforma agraria. Bahkan akan semakin meminggirkan status kepemilikan tanah rakyat; sehingga semakin membuka peluang masuknya. Maka bukan tidak mungkin melahirkan konflik agraria yang lebih besar dan bersifat masif (co: mesuji, gili trawangan, sampang Madura dsb)

Hutang luar negeri saat ini mencapai 2.000 triliun rupiah. 50% dari anggaran pendapatan Negara digunakan untuk membayar angsuran dan bunga hutang, sehingga terjadi defisit anggaran yang harus ditutup dengan hutang baru. Indonesia terjebak dalam “debt-trap” (gali lubang tutup lubang).

Impor hampir seluruh kebutuhan pokok rakyat di impor dari luar negeri, yakni pangan, sandang sampai papan (rumah). Ekspor dari Negara meliputi barang-barang mentah serta barang yang diperlukan rakyat pun di ekspor. Lebih ironisnya, bangsa kita mengimpor barang jadi yang padahal bahan mentahnya berasal dari Indonesia.

Investasi asing yang mengeruk dan mengekploitasi aset Negara berlangsung di segala bidang usaha, seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, telekomunikasi, perbankan, mall, supermarket, minimarket, rumah makan, dll. Ini menandakan seluruh rantai distribusi ekonomi dikuasai oleh kaum pemilik modal, sehingga laba hasil produksi hanya jatuh ke segelintir individu maupun golongan. Dampaknya, terjadi kesenjangan sosial, diskriminatif kelas, kemiskinan, taraf hidup rendah.

Badan Umum Milik Negara (BUMN) satu persatu dijual kepada perusahaan asing. Pada masa Soekarno didirikan pabrik industri besi dan baja Krakatau Steel untuk memproduksi sarana penunjang produksi Reforma Agraria, namun kini saham Krakatau Steel dijual seenak jidatnya hanya untuk segelintir elite bisnis dan elite penguasa.

Kebebasan pers dan media massa, tercatat pada masa orde lama, media massa dijadikan propaganda politik untuk menyebarluaskan informasi serta pemahaman tentang situasi kondisi terkini untuk menuju Revolusi dan Sosialisme Indonesia. Masa orde baru, media massa serta pers dipaksa untuk tunduk terhadap sistem militeristik Soeharto. Dimana dijadikan politik pencitraan untuk menjaga stabilitas politik Soeharto. Pada masa reformasi, pers yang dikuasai pemilik modal menjadikan media massa alat politik untuk mencari keuntungan (profit oriented) alhasil, independensi media massa sangat ditentukan oleh kepemilikan modal sebagai alat pencitraan, pengalihan isu, bargaining politik, dll.

TANTANGAN REFORMA AGRARIA KE DEPAN

Reforma agraria nyatanya telah dilakukan di negara Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Mesir, dan sebagainya, dengan menempatkan reforma agraria sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang kemudian menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat.

Namun, Indonesia bukan tanpa sejarah malah dapat dikatakan Indonesia menjadi peletak batu pertama reforma agraria yang lebih sistematis dan fleksibel. Refleksi sejarah sudah mencatat bahwa reforma agraria menjadi fondasi ekonomi setiap bangsa. Dimana pada tahun 1960 ditandai dengan lahirnya UUPA No.5 1960. UUPA merupakan harapan setiap rakyat Indonesia untuk menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.

Tanggal 24 september biasa kita peringati sebagai hari tani nasional dimana momentum tersebut diambil sesuai dengan momentum dicetuskannya UUPA No.5 tahun 1960. Lalu ketika kondisi saat ini sudah menyimpang dari cita-cita proklamasi kita dulu, dimana posisi kita sebagai kaum progresif revolusioner? Disaat penindasan itu masih terjadi, disaat masih adanya ratap tangis di gubuk, disaat itulah pula kaum progresif revolusioner diuji kesetiaannya akan marhaenisme sebagai jalan menuju cita-cita proklamasi kita. MERDEKA!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s