Nasionalisasi Di Era Bung karno

red-Soekarno-1

Dalam sejarah Republik ini, nasionalisasi perusahaan asing pernah menjadi kebijakan resmi pemerintah, yang didukung oleh kekuatan politik progresif. Itu terjadi pada masa pemerintahan Bung Karno di akhir tahun 1957. Kebijakan  nasionalisasi ini muncul sebagai akibat dari ‘buntunya’ perjuangan mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda ke pangkuan Republik Indonesia  (RI) melalui jalur diplomasi, pasca perjanjian konferensi meja bundar (KMB) 1949. Pemerintahan Bung Karno  memutuskan untuk  menghadapi   Belanda dengan cara frontal, yakni  membatalkan perjanjian KMB secara sepihak.

Maka, di tahun 1956, kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan perjanjian KMB dengan Belanda secara unilateral. Namun, pemerintah masih mengusahakan perjuangan diplomasi  melalui perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Hasilnya, Indonesia kembali gagal memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam naungan RI dalam Sidang Umum PBB  dibulan November 1957.

Gerakan-gerakan politik progresif yang disokong oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia  (PKI) pun merespon kegagalan ini dengan semangat perlawanan yang menggelora. Organ-organ yang terkait dengan dua partai tersebut, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis), menjadi pelopor dalam aksi-aksi massa menuntut  pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya, sebagai bentuk resistensi terhadap eksistensi kolonial Belanda yang belum terlikuidasi sepenuhnya di Republik ini.

Akhirnya, pemerintah Bung  Karno pun  merespon keinginan massa rakyat tersebut. Hasil rapat Kabinet Djuanda  pada 28 November 1957  menghasilkan beberapa keputusan penting terkait hal tersebut, antara lain: pemerintah memutuskan untuk mendukung demonstrasi dan pengambillalihan beberapa perusahaan Belanda. Disinilah terlihat sinergi antara pemerintahan Indonesia merdeka dibawah pimpinan Bung  Karno dan Djuanda dengan gerakan-gerakan rakyat progresif yang disokong PNI dan PKI guna mengakhiri kekuasaan ekonomi   Belanda.

Setelah itu, pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak diberbagai sektor seperti  energi dan perkebunan semakin masif dilakukan oleh SOBSI dan organ-organ progresif lainnya.  Perusahaan penerbangan Belanda yang beroperasi di Indonesia, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), juga tak luput dari incaran SOBSI dan kawan-kawan.

Namun, pergolakan rakyat yang didukung pemerintah Djuanda ini diinterupsi  oleh tindakan militer, khususnya Angkatan Darat/AD yang kala itu dipimpin A.H.Nasution, yang dengan gesit melakukan pendudukan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang diduduki oleh  buruh dan kaum progresif. Hampir berbarengan  dengan penetapan negara dalam keadaan darurat perang  (SOB)  yang dipicu oleh konflik  Irian Barat serta rongrongan  pemberontak PRRI/Permesta,  pada tanggal 10 Desember 1957 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)  selaku penguasa perang pusat mengeluarkan perintah pada penguasa militer daerah untuk mengambilalih manajemen perusahaan-perusahaan Belanda  didaerahnya masing-masing.  Inilah awal mula kelahiran ‘borjuasi bersenjata’ di Indonesia, yang dikemudian hari juga dikenal  dengan istilah ‘militer berbisnis’ dan semakin mewabah di era Orde Baru.

Lebih parah lagi, militer kemudian menerbitkan larangan bagi organisasi-organisasi rakyat  untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konflik Irian Barat, termasuk pendudukan perusahaan Belanda. Larangan ini merupakan pukulan bagi organ-organ kerakyatan yang ingin  berpartisipasi dalam perjuangan mengusir kolonialisme Belanda dari  ranah ekonomi Indonesia. Hal ini mirip dengan  kebjiakan reorganisasi-rasionalisasi angkatan perang tahun 1948, yang juga merupakan kebijakan yang ‘diarsiteki’ oleh Nasution, dimana laskar-laskar kerakyatan dieliminasi dari angkatan perang legal ketika ancaman agresi Belanda masih menghantui nusantara.

Melihat hal ini, pemerintah Bung Karno tidak tinggal diam dan segera bertindak untuk mengimbangi keadaan. Diawal tahun 1958, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) untuk  menertibkan proses nasionalisasi dan meminimalisir konflik diantara komponen-komponen pendukung nasionalisasi, seperti  militer dengan organisasi rakyat. Selain itu, pemerintahan Bung Karno juga menolak keinginan  militer untuk tetap menjadi pengendali penuh perusahaan-perusahaan Belanda  yang dinasionalisasi. Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan  Pemerintah (PP)  No.23/1958  yang menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI.

Namun, militer sebagai penguasa perang di pusat dan daerah berdasarkan status SOB tidak ingin kendalinya atas perusahaan-perusahaan Belanda itu berkurang. Karena, selain menjadi  simbol tegaknya otoritas militer dibidang ekonomi, pengeloalaan perusahaan Belanda  itu juga menjadi  pundi-pundi keuangan baru bagi militer pusat maupun daerah. Maka,dengan alasan-alasan teknis, Nasution  menolak  menyerahkan kendali perusahaan kepada  pemerintahan sipil dalam hal ini Kabinet Djuanda. Tetapi, sebagai  simbol masih ‘tunduknya’ militer pada pemerintah sipil, Nasution memerintahkan para penguasa perang daerah untuk ‘membantu’ pemerintah Djuanda dalam pengelolaan beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi.

Disisi lain, pemerintahan Bung  Karno menyadari  pentingnya dukungan militer pada pemerintah pusat dan keutuhan RI, karena pada saat itu pemerintah memang menghadapi rongrongan serius dari berbagai penjuru. Dari luar, Indonesia sedang bersengketa dengan Belanda terkait irian Barat. Sedangkan didalam negeri, pemberontakan dari dewan-dewan militer daerah yang disokong kelompok Mayumi dan Sosialis Kanan (PSI) tengah memuncak,dengan dukungan dari  pihak  Amerika Serikat/AS. Ditambah lagi dengan perdebatan dalam tubuh Konstituante antara kelompok Nasionalis dan Islam  mengenai dasar negara, yang menambah runyam situasi  Republik. Sebagian dari kemelut itu merupakan buah dari sistem demokrasi liberal yang kacau.

Dalam konteks itulah, pemerintah Bung Karno membutuhkan dukungan  dari organisasi  angkatan perang yang solid dan dapat diandalkan dalam menghadapi musuh baik dari dalam maupun luar negeri.  Selain itu, Bung Karno juga  ingin mengakhiri sistem demokrasi liberal yang  ‘acak-acakan’ dan  menghambat tuntasnya revolusi nasional akibat  munculnya subversi yang dibekingi pihak asing. Dan ternyata, militer pun memiliki kehendak yang sama, yakni kehidupan politik yang lebih  ‘teratur’ dan jauh dari hingar bingar para politisi. Jadi, latarbelakang inilah yang menyebabkan pemerintah Bung karno lebih berhati-hati bersikap  pada pihak militer terkait  pengelolaan perusahaan hasil nasionalisasi.

Tak bisa dibantah, peran militer dalam pengelolaan  beberapa ‘bekas’ perusahaan Belanda diakhir tahun 1950-an itu tidaklah berhasll, bahkan berbuah penurunan produktivitas, kerugian, inefisiensi, korupsi bahkan kebangkrutan.  Penyebabnya, tentu  militer Indonesia yang ketika itu baru keluar dari ‘rahim’ revolusi  kemerdekaan tidaklah dididik untuk mengelola sebuah perusahaan, melainkan untuk berperang.

Hal inilah yang menjadi ‘amunisi’ bagi para teknokrat maupun ekonom neo-liberal yang anti-nasionalisasi, bahwa nasionalisasi atau pengendalian aset-aset ekonomi strategis oleh  negara  hanya membuahkan kegagalan dan tidak mendatangkan kemakmuran. Merekapun mengajukan bukti kegagalan nasionalisasi era Bung Karno  yang tidak berhasil memajukan perekonomian Indonesia.

Tentu, pendapat semacam ini tidaklah kuat, mengingat sangat tidak ‘fair’ membandingkan kondisi Indonesia kini dengan masa tahun 1950-an. Dahulu, negeri ini memang belum banyak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cakap dalam dunia bisnis, sehingga  pemerintah terpaksa memberikan keleluasaan pada militer untuk mengelola sektor ekonomi yang berhasil direbut dari Belanda.  Ditambah lagi dengan situasi negara yang serba darurat karena  gangguan berbagai pihak terhadap kedaulatan dan  integrasi nasional.

Kini, banyak SDM Indonesia yang handal dalam pengelolaan industri minyak, gas, batubara, tambang mineral maupun  perkebunan. Bahkan sebuah perusahaan  minyak asing berkali-kali mengiklankan keunggulannya di televisi,  dengan  kalimat  “80% karyawan  kami  adalah orang Indonesia”. Hal itu membuktikan  bahwa Indonesia telah memiliki SDM  yang handal  guna menggerakan sektor ekonomi, termasuk  mengelola  perusahaan-perusahaan asing bila kini dinasionalisasi. Disamping itu, terobosan cemerlang anak bangsa melalui mobil ‘SMK’  juga bisa menjadi contoh kongkret, betapa negeri ini tak kekurangan manusia berkualitas. Maka,tergantung pada pemerintah, apakah ingin memberdayakan human capital negeri ini secara maksimal untuk  mengalola aset strategis nasional, ataukah tetap membiarkan  modal asing yang merebut mereka dan kemudian menguasai sumber alam negeri ini justru melalui tangan dan otak anak bangsa kita sendiri? Masih ada waktu untuk belajar dari sejarah.

Hiski Darmayana – Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan alumni FISIP Unpad 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s